DIKLAT AUDITOR INSPEKTORAT

Dalam rangka mewujutkan terciptanya tatakelola keuangan negara yang transparan dan akuntable dibutuhkan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang baik disamping pengendalian dan pengawasan yang memadai dan efektif.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dijalankan untuk melakukan penilaian terhadap suatu entitas apakah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara ekonomis, efisien dan efektif serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan good governance.

Pengawasan terhadap tanggungjawab dan pengelolaan keuangan negara dari segi subyek atau pelaku pengawasan dibedakan menjadi pengawasan legislatif, pengawasan melekat, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Inspektorat merupakan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, monitoring dan evaluasi. Secara sederhana pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/ pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, kebijakan yang telah digariskan dan aturan yang diberikan dengan maksud :

1. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dan mewujudkan aparatur yang profesional, bersih dan bertanggungjawab.
2. Memberantas penyalahgunaan wewenang dan praktek KKN.
3. Menegakkan peraturan yang berlaku.
4. Mengamankan keuangan negara.

Berkenaan hal tersebut, Pusat Pengembangan Informasi Pemerintahan (PPIP) bersama Tim Pengajar Senior Auditor BPK – RI akan menyelenggarakan bimbingan teknis dengan tema : “ Optimalisasi Peranan Inspektorat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Fungsi Pengawasan dan Pemeriksaan “.

Untuk Informasi dapat menghubungi : 0812 2156 1818 – 0853 8415 1234